Beranda Publika Bawaslu Awasi Langsung LPSDK.

Bawaslu Awasi Langsung LPSDK.

102
0
BERBAGI
Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.

MANADO lensasulut.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut mengawasi langsung Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu tahun 2019, yang berlangsung kemarin. Pasalnya, tahapan ini berpotensi menjadi temuan administrasi.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menjelaskan, pengawasan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pengawasan kepatuhan penyampaian dan tahap kedua melakukan analisis dokumen LPSDK. “Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menyampaikan laporan LPSDK dengan tautan yang berbeda,” jelasnya.

Lanjut Malonda, Bawaslu memastikan pelaksanaan penyampaian laporan LPSDK di Kantor KPU pada tanggal 2 Januari 2019 dari pukul 07.00 s/d 24.00 Wita (hingga proses pemeriksaan dokumen LPSDK selesai). Menurutnya, pengawas pemilu dapat berbagi tugas dengan memastikan setiap penyampaikan laporan terawasi.

Malonda menegaskan, Bawaslu melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan dengan fokus pengawasan, pertama memeriksa apakah KPU provinsi/kabupaten/kota mengingatkan peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat bahwa dengan subtansi memberikan informasi bahwa tanggal 2 Januari 2019 adalah penyampaian LPSDK. Surat tersebut dikeluarkan oleh KPU propinsi/kabupaten/kota masing-masing.
Kedua, memeriksa rentang waktu yang dimanfaatkan peserta Pemilu pada hari penyampaikan LPSDK. Kapan pertama kali peserta pemilu menyampaikan LPSDK dan kapan peserta pemilu terakhir menyampaikan laporan LPSDK.

Pemanfaatan waktu ini untuk mengukur ketersediaan waktu dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh KPU. Ketiga, memeriksa peserta pemilu yang telat menyampaikan laporan LPSDK. Ketiga, penyampaian laporan yang telat yang dimaksud adalah ketika peserta Pemilu datang dan memberikan dokumen laporan setelah pukul 18.00 waktu setempat dan sebelum pukul 24.00.

Keempat, mencatat peserta pemilu yang tidak melaporkan LPSDK. Yang dimaksud tidak melaporkan LPSDK adalah peserta pemilu tidak menyampaikan dokumen LPSDK sejak pukul 00.01 pada 3 Januari 2019. Jika ada yang menyampaikan laporan LPSDK setelah pukul itu maka dimasukkan dalam kategori tidak menyampaikan LPSDK. Memastikan pengawas pemilu mendapatkan Salinan dokumen LPSDK pada hari yang sama (januari). Jika tidak mendapatkan catat alasan apabila KPU tidak memberikan Salinan dokumen pada hari yang ditentukan.

“Bawaslu Provinsi Sulut sudah menyampaikan Surat himbauan kepada peserta pemilu agar peserta pemilu di Sulut menyampaikan laporan LPSDK sesuai ketentuan peraturan perundangan,” terang Malonda.

Sementara Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon menyatakan, peserta pemilu terancam mendapatkan temuan pelanggaran administrasi pemilu jika tidak memasukan LPSDK KPU. “Bagi yang tidak memasukan LPSDK, dimana akan berpengaruh pada hasil audit yang sifatnya audit kepatuhan dan bisa menjadi temuan pelanggaran administrasi pemilu,” tegasnya. (fat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here