Beranda Bolmong Timur Polisi Segera Tertibkan PETI di Boltim, Lakri Beber Mafia Tambang.

Polisi Segera Tertibkan PETI di Boltim, Lakri Beber Mafia Tambang.

105
0
BERBAGI
Salah satu Tambang di Boltim yang diduga belum mengantongi izin.

BOLTIM lensasulut.com — Kepolisian Republik Indonesia segera turun tangan untuk tertibkan sejumlah aktifitas penambangan illegal (PETI) yang marak di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Suparno, menegaskan bahwa pihaknya sudah gerah dengan pemberitaan sejumlah media serta beragam isu di masyarakat yang menyudutkan pihak Kepolisian.

“Kami selalu dituduh terima suap, atau pihak penambang ilegal itu nyetor ke Polisi. Padahal buktinya tidak ada itu. Jadi saya sudah melaporkan ke pimpinan, akan segera bentuk tim dan lakukan razia penertiban wilayah tambang tak berijin,” ketus Suparno.

Dia juga mengatakan, beberapa waktu terakhir sudah melaksanakan penutupan beberapa lokasi, terutama yang bermasalah atau ada kecelakaan kerja.

“Beberapa sudah kami beri police line (garis polisi-red). Tapi infonya sudah dibuka lagi. Jadi saya akan cek ke anggota, mana data kegiatan tambang yang illegal itu segera kami tertibkan,” ujar Suparno.

Ditanya kapan waktunya sesuai arahan Polda Sulut dan Polres Kotamobagu, Kapolsek Urban Kotabunan ini mengaku mendapat instruksi setelah pemilu. Namun jika memang ada perintah segera turun lapangan, kapan saja dia siap.

“Kita menghadapi isu nasional seperti kasus di Bakan beberapa waktu lalu. Kalau dari saya sendiri itu (razia-red) bisa dilakukan setelah pemilu 17 April. Tapi jika ada perintah pimpinan untuk turun lapangan, pasti segera dilaksanakan. Yang pasti harus bentuk tim, dan kami tidak akan pilih kasih,” tegas Suparno.

Andi Riadi, Direktur investigasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), mengungkapkan bahwa kegiatan PETI di Boltim sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Selama ini para pelaku atau pengusaha tambang mengatasnamakan masyarakat lokal yang direkrut sebagai pekerja. Padahal mereka ini dimanfaatkan jika ada pihak yang berupaya menindaki kegiatan ilegalnya.

Dia juga mengklaim, data-data terkait illegal mining di wilayah Boltim sudah lengkap dan mencatat sejumlah nama besar pengusaha di Boltim.

“Yang diduga kuat adalah tambang ilegal itu di wilayah Buyat, Motongkad, dan Lanut. Ini dikelola perorangan, dan penghasilan mereka sangat besar. Bisa sampai milyaran kalkulasi perbulannya,” ungkap Andi.

Ada juga oknum aparat hukum serta dari Pemda yang terlibat dan terkesan melindungi para oknum penambang. Sehingga yang illegal pun terkesan berijin.

“Seperti misalnya ada yang berlindung di ijin galian C. Ternyata malah nambang emas. Ini akan segera kami tindaklanjut ke mabes Polri jika wilayah kepolisian Sulut tidak segera menertibkan. Kami ingin wilayah Sulut tidak jadi ladang para mafia pertambangan, yang cuma menguntungkan sejumlah pihak tapi tidak berkontribusi ke negara,” ketus Andi.

Masalah pertambangan tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun menurut Andi, harus dengan perijinan lengkap. Jangan lagi ada pertambangan illegal, agar tidak lagi terulang kasus Bakan Bolmong, yang menjadi catatan pahit dan sejarah kelam di wilayah Tanah Totabuan.

“Silahkan lakukan aktifitas tambang, tapi harus sesuai prosedur. Efeknya positif ketika kita dapatkan keuntungan. Tapi bahaya di masa depan buat anak cucu seperti limbah, atau mungkin bencana yang akan timbul siapa yang tanggung jawab? Kasus Bakan adalah contoh. Pada akhirnya semua cuci tangan ketika ada bencana,” tukasnya.

Dari data di bagian Sumber Daya Alam (SDA) Boltim, wilayah pertambangan berijin resmi di Boltim hanya dimiliki KUD Nomontang wilayah Modayag, J Resources di Lanut, serta PT ASA di wilayah Kotabunan. Selebihnya adalah illegal. (rey/mj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here