Beranda Bolmong Timur Minim Operator, Penginputan SIKS-NG Pada BDT di Dinsos Terkendala.

Minim Operator, Penginputan SIKS-NG Pada BDT di Dinsos Terkendala.

170
0
BERBAGI
Ni'ma Mokoagow

TUTUYAN lensasulut.com — Kurangnya jumlah operator berpengaruh pada penginputan tentang Basis Data Terpadu (BDT), yang sampai saat ini baru 20 dari 80 desa yang memasukan pemutakhiran data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, New Generasi (SIKS NG).

Fahmi Basoan, operator data SIKS NG di Dinas Sosial (Dinsos) berujar, sejauh ini baru satu desa yang selesai dilakukan penginputan.

Dijelaskannya, data yang masuk sudah 20 desa, namun baru satu desa yang selesai di input yakni, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag. Sisanya masih proses tahap penginputan.

Menurutnya, lambatnya penginputan dipicu beberapa kendala yakni keterbatasan jumlah operator.

“Di Boltim ada 80 desa yang harus kita input, sementara opetatornya hanya dua orang, saya dan Tanti Paputungan. Selain itu, yang menjadi kendala penginputan yakni item data yang tidak lengkap. Ada yang kosong dalam kolom nomor Id PLN itu tidak diisi, sementara, jika satu item data yang tidak masuk, maka data keseluruhan Invalid. Belum juga masalah jaringan kita belum pake Indi home, masih pake pulsa Data, dan perangkat operator yang kurang memadai,” tutur Fahmi, baru-baru ini.

“Jika kendala pemutakhiran data SIKSNG belum teratasi maka penginputan data bakal menemui masalah. Dan jika kendalanya tidak teratasi, sistem aplikasi tidak bisa membaca data warga miskin. Kemudian, penginputan memakan waktu lama. Satu desa bisa sampai dua minggu. Sebab keterbatasan operator dan masalah jaringan,” sambung Fahmi.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Ni’ma Mokoagow menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan dua kali, dan penginputan sampai bulan Juni ke Kementerian.

“Kita kembali turun untuk memastikan tidak ada perubahan data sebelumnya. Data ini akan digunakan dalam menyalurkan bantuan pemerintah, sebab data sebelumnya yang digunakan masih data tahun 2011 dan sudah banyak data yang tidak layak diberikan bantuan. Karena program ini Basis Datar Terpadu (BDT), anggarannya dari pusat seperti rastra, dan bantuan lainya. Makanya kami perlu data falid, agar lebih jelas antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” tukasnya. (rey)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here