Beranda Politika PAN Gugat KPU Minut, Bawaslu: “Berpeluang PSU”

PAN Gugat KPU Minut, Bawaslu: “Berpeluang PSU”

382
0
BERBAGI
Muzakir Boven, saksi PAN Minut.

MANADO lensasulut.com — DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melayangkan gugatan terhadap KPU Minut. Dalam surat permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua PAN Minut Edwin Rumimpunu mengungkapkan keberatan atas proses penyelenggaraan.

Pada pokoknya dalam surat permohonan tersebut, bahwa dengan ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon sangat keberatan.

“Keberatan dikarenakan terdapat kecacatan/kekeliruan yang nyata dari proses penghitungan di TPS hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana secara jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan,” ungkap Rumimpunu dalam gugatan bersama Sekertaris, Arief Anwary Indra Paputungan atas nama PAN Minut.

Berdasarkan hal tersebut pada pokoknya PAN meminta kepada Bawaslu Kabupaten Minut untuk membatalkan objek sengketa hasil rekapitulasi daerah pemilihan 3 (tiga) kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara khusus perolehan suara DPRD Kab/Kota.

“Bahwa upaya gugatan sengketa proses Pemilu yang diajukan adalah untuk meluruskan kembali setiap hak Peserta Pemilu, bukan melulu persoalan kalah dan menang dalam Pemilu itu sendiri, tetapi lebih kepada upaya membongkar cara-cara yang melanggar hukum dalam Pemilu, dan ini bagian dari penegakkan keadilan,” lanjut Rumimpunu.

Dugaan pelanggaran dan kejanggalan-kejanggalan terjadi di puluhan TPS di 25 Desa pada 3 Kecamatan, yakni Likupang Timur, Likupang Barat, dan Wori. Banyaknya kejangalan dan ketidaksesuaian dimaksud antara lain terdapat selisih antara seluruh suara sah dan perolehan suara seluruh partai dan calon yang tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota dengan terdapat coretan dalam angka tanpa dibarengi Berita Acara. Begitupun dengan kolom-kolom jumlah pemilih, suara sah, tidak terpakai yang tidak diisi, serta banyak lagi pelanggaran lainnya.

Diungkapkan juga oleh saksi PAN Muzakir Boven, bahwa sejumlah saksi partai juga tidak diberikan DAA1 dan C1 saat pleno di tingkat kecamatan. Bahkan katanya, ada DAA1 yang dibakar. Parahnya lagi menurutnya, KPU Minut sangat arogan saat sejumlah saksi mengajukan keberatan.

“Yang terjadi di KPU Minut, keberatan yang disampaikan sejumlah saksi tidak digubris. KPU terlihat sangat arogan sehingga teman-teman saksi lain hampir diusir dari ruangan. Padahal keberadaan mereka di atas sebagai penyelenggara dan kami sebagai saksi dijamin oleh undang-undang, dan kita punya hak yang sama. Kami tidak akan mengganggu rekapitulasi, tapi mereka harus mendengar aspirasi kami sebagai saksi dari partai dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu,” ketus Boven.

Atas banyaknya ketidaksesuaian data dan gugatan yang disampaikan oleh sejumlah partai, potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan terjadi di Kabupaten Minut. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu Sulut divisi Hukum, Data, dan Informasi, Supriyadi Pangellu SH kepada wartawan disela waktu pleno rekapitulasi suara tingkat propinsi, Kamis (9/5). “Sangat berpeluang dilakukan PSU,” singkatnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here