Beranda Minahasa Utara Pendaftaran Calon Hukum Tua di Minut Berbau SARA dan Diskriminatif

Pendaftaran Calon Hukum Tua di Minut Berbau SARA dan Diskriminatif

162
0
BERBAGI
Fredy Watuna, Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tontalete.

MINUT LensaSulut.com — Pendaftaran Calon Hukum Tua Desa Tontalete, ricuh dan terjadi adu argumen antara panitia dan bakal calon. Pasalnya, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menolak pendaftaran salah satu calon Hukum Tua (Kepala Desa), dengan alasan bukan orang asli Minahasa. Panitia tidak menerima berkas pendaftaran calon atas nama Hengki Dunggio, yang dibawanya langsung saat mendaftarkan diri di Sekretariat panitia pemilihan, Kantor Desa Tontalete, Kamis, (10/10/2019).

Hengki Dunggio, mengaku bahwa dirinya sejak kemarin datang mendaftarkan diri hingga kembali hari ini, tapi ditolak mentah-mentah oleh ketua panitia. “Bahkan sempat diusir karena alasan bukan orang asli Minahasa. Padahal harusnya panitia menerima dulu pendaftarannya nanti kalau memang saya tidak memenuhi persyaratan baru bisa digugurkan. Tapi ketua dan panitia lainnya tetap ngotot menolak tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Makanya saya menuntut untuk dibuatkan pernyataan atau berita acara penolakan dengan alasannya, tapi panitia tidak mau membuat pernyataan atau berita acara,” ujar Hengki.

Padahal berkas dan persyaratan yang dibawa Hengki Dunggio telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan. Pun alasan penolakan yang disampaikan panitia pemilihan bukan menjadi persyaratan dan ketentuan sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2019 oleh Bupati Minahasa Utara, Vonnie Anneke Panambunan.

Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, yang harusnya dijadikan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di seluruh Desa se-kabupaten Minut, oleh panitia pemilihan Hukum Tua Desa Tontalete malah dilanggar dengan menambahkan persyaratan khusus yakni, Bakal Calon Hukum Tua beserta suami/istri harus orang asli Minahasa.

Salah satu warga yang hadir pada pendaftaran mengatakan sangat kecewa dengan ulah panitia pemilihan. Alasannya pemilihan hukum tua di Kabupaten Minut sudah berbau SARA dan diskriminasi. “Kenapa harus ada peraturan lain yang bisa ditambahkan oleh panitia sedangkan sudah ada acuan yaitu peraturan bupati. Ini jelas sudah diskriminasi dan SARA. Kalau begini pemerintah harus bertanggung jawab kalau nantinya ada calon yang dirugikan dan menempuh jalur hukum,” teriak Hasan Kadir. (jea)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here