Beranda Hukum dan Pertahanan Tak Laksanakan Putusan MA, Pihak Penggugat Menduga PN Manado Banyak Mafia.

Tak Laksanakan Putusan MA, Pihak Penggugat Menduga PN Manado Banyak Mafia.

384
0
BERBAGI

MANADO, LensaSulut.com – Proses Mediasi perkara gugatan perdata dengan penggugat Jhonny Takasana dan Alchi Takasana melawan Harry Kowel yang diwakili ketiga kuasa hukumnya, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri (PN) Manado Selasa 9/02/21, berujung pada kekecewaan.

Hal ini dipicu karena pihak Pengadilan Negeri Manado dianggap tidak adil dalam memberikan keputusannya kepada pihak penggugat.

Pasalnya meski telah mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA), tidak lantas membuat Jhonny Takasana dan Alchi Takasana Warga Kelurahan Tuminting lega. Betapa tidak, isi Putusan MA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht) dengan No.57PK/Pdt/2016 tersebut belum bisa dilaksanakan.

Ketua Tim Kuasa hukum penggugat, Fahmi Oksan Awulle, SH yang juga merupakan presiden direktur Fahmi & Partners, mengatakan bahwa kliennya sudah memenangkan perkara ini sampai ke Mahkamah Agung RI, bahkan sudah berkekuatan hukum tetap.

“Dari hasil persidangan klien kami, Jhonny Takasana dan Alchi Takasana sudah memenangkan perkara dari tergugat Djenny Lamurangiang, dan bahkan sudah sampai empat kali yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht) dengan No.57PK/Pdt/2016, sehingga dalam putusan ini menyatakan bahwa klien kami berhak atas tanah yang seluas 570 M2, Yang berada di kelurahan Tuminting,” ujar Fahmi yang saat itu didampingi tim kuasa hukum lainnya yaitu Febriansyah,SH dan Chorry Sengkey,SH beserta Refly Somba,SH dan Juga para penggugat kepada awak media.

“Selama ini klien kami mendapat perlakuan tidak adil dalam memperjuangkan haknya, untuk itu saya meminta kepada Mahkamah agung dan juga perhatian serta atensi Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk meninjau kinerja Pengadilan Negeri Manado,” Sambungnya.

“Dan saya minta teman- teman media untuk memviralkan masalah ini di media sosial karena ini sudah keterlaluan dan ayo kita bersama-sama membasmi mafia-mafia hukum di wilayah sulut khususnya di PN Manado ini,” pintanya lebih lanjut.

Sementara itu, Febriansyah SH., yang juga merupakan tim kuasa hukum dari penggugat mengatakan bahwa, atas dasar putusan tersebut kliennya telah mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Juli 2020.

“Melalui kami kuasa hukum dari yang bersangkutan, mengajukan surat permohonan melanjutkan terhadap putusan tersebut dan surat tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Oktober 2020, yang selanjutnya kami di minta untuk melakukan pembayaran biaya eksekusi yang kemudian telah kami bayar lunas pada tanggal 7 Oktober 2020,” kata Febri.

Lebih lanjut, Febriansyah mengatakan Setelah permohonan eksekusi yang diikuti dengan pembayaran biaya eksekusi tersebut diterima, pengadilan menerbitkan surat Nomor W19-U1/1953/HK.01/IX/2020, yang ditujukan kepada Kapolresta Manado, perihal bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut, dan melalui surat tanggal 27 November 2020, pihak Polresta Manado menjawab surat dari pengadilan Negeri Manado perihal bantuan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi dan bersedia untuk mengawal proses eksekusi pada tanggal 1 Desember 2020.

“Namun diluar dugaan, ketua Pengadilan Negeri Manado Djamaluddin Ismail SH MH, melalui surat tanggal 30 November 2020, berbanding terbalik dengan surat No. W19-U1/1953/HK.01/IX/2020. yang di keluarkan sebelumnya. Dimana dalam isi surat yang dikeluarkan secara tiba-tiba ini menyatakan bahwa eksekusi belum bisa dilaksanakan dengan alasan adanya perlawanan terhadap eksekusi tersebut yang diajukan oleh Harry Kowel, suami dari Djemi Lamurangiang,” katanya lebih lanjut.

Febriansyah menambahkan bahwa lebih ironisnya, kliennya menerima sehelai surat relaas pemberitahuan putusan Nomor 398/Pdt.Plw/2020/PN.Mnd. yang dimana gugatan perlawanan yang diajukan Harry Kowel tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, yang dimana menurut putusan tersebut, sebagian objek dalam eksekusi tersebut adalah milik pihak lain yaitu Harry Kowel sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Padahal menurutnya secara hukum, Harry Kowel tidak memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga dikarenakan antara Harry Kowel dengan Djenny Lamurangiang adalah pasangan suami istri yang dalam hal kepemilikan suatu harta menjadi satu kesatuan subjek secara bersama sama.

“Sangat janggal, dalam perkara ini klien kami tidak pernah merasa dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, sehingga menurut kami hal tersebut menyalahi asas hukum yang menghendaki para pihak untuk sama sama didengar, dan dalam putusan perstek yang telah putus tanpa kehadiran klien kami. Saat ini kami lakukan upaya Verset, sehingga seharusnya secara hukum putusan perstek yang memenangkan Harry Kowel tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain, putusan tersebut “Mentah” kembali, dengan demikian seharusnya pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor 272 dibawa register per Tahun 2011, yang telah kami mohonkan dapat dilakukan, mengingat tidak ada satu hambatan apapun yang secara hukum dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut,” tambahnya.

Pantauan media ini, sidang mediasi antara penggugat yang didampingi kuasa Hukumnya Febriansyah SH, Corry Sofiani Sengkey SH, Refly Somba SH dan Kuasa Hukum dari tergugat sempat terjadi kisruh. Yang dimana, Alchi Takasana selaku ahli waris dikeluarkan dari ruang mediasi.

“Saya ahli waris, kenapa saya harus diminta keluar oleh pengacara dari tergugat ? Itu kan aneh,” ungkapnya dengan penuh kesal sambil berjalan keluar meninggalkan ruang mediasi.

Lanjut, Alchi menduga pihak tergugat dan kuasa hukum tergugat sering menyogok oknum petinggi di PN Manado.

“Di Pengadilan Negeri Manado ini banyak mafia. Buktinya, surat putusan eksekusi kami sudah beberapa kali ganti Ketua PN Manado, tapi tidak pernah dilaksanakan. Ada apa? Apa karena tergugat banyak uang dan kami orang susah? padahal kami sudah punya surat putusan menang dari Mahkamah Agung, kenapa perintah eksekusi lahan tidak dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Manado?,” tanya Alchi dengan penuh kekesalan.

Sementara itu Ketua PN Manado, melalui Juru Bicara Relly Behuku ketika dikonfirmasi wartawan media ini menjelaskan, terkait eksekusi adalah menjadi kewenangan ketua pengadilan, sehingga apabila eksekusi tersebut belum dilaksanakan, tentunya ada berbagai pertimbangan oleh Ketua PN.

“Salah satunya adalah putusan perlawanan yang dikabulkan tersebut yang tentunya sangat berpengaruh bagi pelaksanaan eksekusi dimaksud,” katanya.

Lanjut Relly, sedangkan untuk putusan perlawanan tersebut harap untuk dihormati, karena sudah melalui tahapan-tahapan hukum acara dan telah dipertimbangkan.

“Mengenai salah satu pihak tidak dipanggil itu tidak benar, karena juru sita telah memanggil secara patut, dan karena tidak hadir maka diputus secara verstek, artinya diputus tanpa hadirnya pihak tergugat,” jelasnya.
(Iqbal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here