BITUNG LensaSulut.com – Sejumlah anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengeluhkan honor mereka yang belum dibayarkan untuk Januari 2021 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bitung. Persoalan ini pun menjadi perbincangan publik.
Berdasarkan Surat edaran Bawaslu RI nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang penegasan masa kerja lembaga pengawas adhoc dan kelompok kerja sentra penegakan hukum terpadu dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota Tahun 2020.
Sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Perbawaslu no 19 tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum no 8 tahun 2019 menyatakan bahwa panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa dibentuk paling lama 1(satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2(dua) bulan setelah tahapan pemilihan selesai.
Merujuk dari surat edaran itu masa kerja pengawas ad-hoc dari kecamatan sampai dengan kelurahan di Kota Bitung berakhir bulan Februari 2021 selama bulan berjalan.
Yang dibayarkan hanya gaji panwascam, sementara PKD tidak dibayarkan tanpa kejelasan dari pihak Bawaslu Kota.
Salah seorang sumber (PKD) disalah satu kecamatan yang ada dikota bitung saat dimintai keterangan menjelaskan, “Seharusnya pihak Bawaslu Kota khususnya Ketua Bawaslu dan Sekretariatan mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan disertakan dengan bukti sah,” ungkapnya.
“Torang so bolak balik datang ka kantor bahkan sampai di rumah para pimpinan yang ada. tapi hasil yang didapat dorang pe keberadaan nda ada. seakan-akan cuma jaga menghindar akang pa torang campur pandang enteng,” sambungnya kesal, dengan dialek manado.
Ketua Bawaslu Kota Bitung Deiby Londok saat disambangi di kantor tidak berada di lokasi dan Sekretaris Bawaslu Kota Herdi Kalengkongan dikonfirmasi via whatsapp hanya membaca WA namun tidak ada tanggapan.
Sekedar diketahui bahwa anggaran dari Bawaslu Kota Bitung untuk menghadapi pilkada tahun 2020 kemarin itu sebesar Rp 11 miliar.
(Iqbal)
