Beranda Bolmong Timur Warga Lingkar Tambang Sorot Dukumen Amdal PT ASA

Warga Lingkar Tambang Sorot Dukumen Amdal PT ASA

720
0
BERBAGI

KOTABUNAN, LensaSulut com – PT Arafura Surya Alam (ASA) perusahan pengelola tambang emas yang beroperasi di wilayah Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (Boltim) kembali disorot. Hal ini mengenai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Menurut salah satu warga lingkar tambang, PT ASA ini masih mal administrasi, karena sewaktu mereka mengadakan sosialisasi terakhir di Desa Bulawan Dua, mereka tidak menjelaskan dokumen Amdal secara spesifikasi.

“Karena Amdal yang mereka pakai sekarang ini, itu masih Amdal yang terkait dengan izin lama. Dan untuk revisi Amdal, belum disosialisasikan kembali,” ucap, Faizal Thaib Warga Desa Bulawan Satu, Rabu 25/8/2021.

“Dalam Keputusan Bupati Nomor 100 tahun 2013, mereka sudah ada izin produksi yang berlaku selama sepuluh tahun. Ini sudah di akhir 2021 tapi perlengkapan dokumen Amdal, atau dokumen Amdal sampai revisi Amdal, itu belum ada sosialisasi ulang,” sambung Faizal.

Thaib juga menjelaskan mengenai izin produksi usaha pertambangan, dan terkait dengan izin lokasi.

“Ada surat tahun 2020 dari Pemerintah Pjs Bupati Boltim, pernah menyurati terkait izin lokasi. Surat Pjs, Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 10/BMT /142/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Penghentian Sementara Proses Pembebasan Lahan Ilegal di wilayah PT Arafura Surya Alam,” tegas Thaib.

“Di dalam suratnya mendasarkan pada Peraturan Mentri (Permen), ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020. Tentang izin lokasi dan meminta PT Arafura Surya Alam, harus wajib memperoleh izin lokasi yang persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi, diterbitkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, atau pejabat yang ditunjuk sesuai pasal 14 Permen ATR/BPN tersebut, sebelum melakukan pembebasan lahan,” lanjutnya.

Ia juga mempertanyakan, apakah izin lokasi yang diprioritaskan lebih dulu tapi izin yang ada ini adalah izin produksi, sementara dalam fase produksi itu, mereka sudah melakukan kegiatan pembebasan lahan.

“Sekarang ini masyarakat kurang mengerti, apakah sebelum izin produksi ada, ini pembebasan landclearing ( Pembukaan Lahan-red) diselesikan lebih dulu. Karena sekitar 40 persen belum dieksekusi,” tandasnya.
(Dath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here