MANADO, LensaSulut.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat koordinasi penyelesaian tapal batas wilayah administratif bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Rapat tersebut berlangsung di Hotel Quality Manado, Kamis 19/6/25.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo, didampingi Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli dan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar. Hadir pula Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku, Sekda Boltim M. Iksan Pangalima, Sekda Mitra David Lalandos, para asisten, serta jajaran pemerintah dari masing-masing daerah.
Agenda utama rakor ini adalah membahas penyelesaian tapal batas wilayah administratif antara Kabupaten Boltim dengan Kabupaten Mitra dan Kabupaten Minsel. Penegasan batas wilayah dinilai sangat strategis, baik untuk kepentingan administrasi pemerintahan, ketertiban pelayanan publik, maupun kelancaran program pembangunan di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Boltim untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah secara musyawarah dan mufakat.
“Dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya percaya, melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang solid, dan semangat persaudaraan antar daerah, persoalan tapal batas ini dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Bupati Oskar berharap seluruh pihak dapat sepakat untuk melanjutkan tahapan penyelesaian tapal batas, dengan melibatkan tim teknis serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada verifikasi lapangan dan penyusunan berita acara kesepakatan.
“Dengan adanya kesepakatan bersama ini, diharapkan proses penegasan tapal batas antar ketiga kabupaten dapat segera tuntas, demi mendukung tertib administrasi pemerintahan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, kejelasan batas wilayah sangat penting untuk mendukung berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Penyelesaian tapal batas ini bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan mempererat hubungan antarwilayah. Pemda Boltim berkomitmen untuk menuntaskan ini bersama demi masyarakat.
(Dath)
