BOLTIM, LensaSulut.com – Alambri Matiala, anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menjadi sorotan publik usai dikabarkan menerima surat somasi terkait aktivitas tambang di wilayah Tobongon, Kecamatan Modayag.
Menanggapi isu tersebut, Matiala memberikan klarifikasi langsung kepada awak media pada Minggu (20/7/2025).
“Soal somasi itu hanya masalah tanda tangan. Saya menolak menandatangani karena tambang ini belum resmi, masih tergolong ilegal. Kalau saya tandatangan, berarti saya melegalkan. Dan jika saya melegalkan, saya juga ikut salah,” jelas Matiala.
Ia menegaskan bahwa keputusannya menolak menandatangani surat pernyataan pengukuran lahan adalah sikap pribadi, bukan bentuk intervensi.
“Saya tidak intervensi apa pun terhadap mereka. Saat pertemuan di balai desa, di hadapan Kapolsek, Babinsa, dan Sangadi, saya hanya menyampaikan penolakan terhadap surat pernyataan pertama terkait pengukuran tanah,” katanya.
Menurut Matiala, penolakan tersebut didasari pertimbangan hukum.
“Permintaan tanda tangan itu mencakup hak hingga ke dalam tanah, yang tidak diatur dalam undang-undang. Kalau di atas tanah, saya akui karena ada dasar hukumnya. Tapi kalau sampai ke dalam tanah, saya tidak bisa mengakuinya,” tambahnya.
Matiala juga membantah keras isu yang menyebut dirinya telah merumahkan seribu pekerja tambang.
“Itu tidak benar. Pekerja saya hanya sekitar tiga puluhan orang. Isu ini terlalu dibesar-besarkan dan bisa berdampak negatif, termasuk potensi penutupan tambang yang tentu akan merugikan banyak orang,” tegasnya.
Ia berharap agar permasalahan ini tidak terus digoreng.
“Persoalan seperti ini sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Jika terus dikembangkan, dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak yang menggantungkan hidup dari tambang Tobongon,” lanjut Matiala.
Terkait dukungannya terhadap program Gubernur Sulawesi Utara, Matiala menegaskan dirinya sebagai salah satu pengusul utama Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Boltim.
“Saya adalah orang pertama yang mendukung program Gubernur YSK, terutama dalam mensejahterakan para penambang. Semua usulan WPR di Boltim saya yang kawal dari awal,” ujarnya.
Menanggapi tudingan penyerobotan lahan, Matiala kembali menampiknya.
“Saya tidak pernah menyerobot tanah siapa pun. Saya tahu batas hak saya dan tidak akan mengklaim sejengkal pun tanah yang bukan milik saya,” tutupnya.
(Dath)
