MANADO, LensaSulut.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang diwakili oleh Wakil Bupati Argo Sumaiku, menghadiri Rapat Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, kamis (7/8/2025).
Didampingi Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Kepala Bappeda, dan Bagian Hukum Setda Boltim, Argo menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang sangat penting dalam arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana strategis yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah. Di dalamnya tergambar Peta Jalan Pembangunan Boltim yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai visi kami: Bangkit Berkarya, Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur yang Makmur dan Berkelanjutan,” tegas Argo dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Ranperda RPJMD menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta merupakan instrumen utama dalam mengukur akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
“Seluruh proses penyusunan Ranperda akan dilakukan secara cermat, terukur, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Rapat harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan keselarasan konsepsi RPJMD dengan norma hukum dan kebijakan nasional, serta menjamin legalitas dan efektivitas program-program prioritas yang direncanakan.
Kehadiran Wakil Bupati Argo Sumaiku menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menyusun RPJMD sebagai panduan pembangunan yang berdampak nyata, sekaligus selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Boltim.
(Dath)
