BOLTIM, LensaSulut.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Samsudin Dama, S.T., M.E., memberikan apresiasi kepada Bupati Oskar Manoppo, S.E., M.M., atas langkah bijak dalam mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
“Apresiasi untuk Bupati Boltim, karena semua yang ada di database, baik yang prioritas maupun yang tidak, sudah diusulkan untuk PPPK. Tanpa melihat ini dan itu, pandangan politik mereka waktu lalu. Yang tidak diusulkan karena sudah meninggal dunia,” kata Dama, Rabu (27/8/2025).
Dijelaskan, usulan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Boltim, prioritas (R1, R2, R3B, R3T) untuk tenaga guru 36, kesehatan 6, teknis 330, total 372. Sedangkan yang non prioritas (R4), tenaga guru 153, kesehatan 65, teknis 233, total 451.
“Prioritas mereka yang masuk di database 2022, ada 373 orang. Mereka yang masuk database kemudian ada 451. Semua data itu sudah diusulkan Pak Bupati, kecuali yang telah meninggal dunia. Total keseluruhan sesuai sistem 826, tapi ada 3 orang yang tidak diusulkan karena sudah meninggal dunia. Jadi yang diusulkan ada 823 orang,” ungkapnya.
Diakui, dalam proses pengusulan PPPK ini pasti ada riak, namun Bupati Oskar Manoppo tetap mengusulkan semua nama yang ada di database.
“Ini keputusan bijak Pak Bupati. Saya yakin juga, kalau 3 orang itu tidak meninggal dunia, tetap akan diusulkan oleh beliau,” kata Dama yang dikenal akrab dengan sapaan Sadam.
“Kita wajib memberikan apresiasi ke Pemkab Boltim, Pak Bupati dan instansi teknis yang mengurus pengusulan PPPK ini,” tegasnya.
Diakui, DPRD wajib mengkritisi eksekutif. Apalagi soal kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat.
“Tapi kalau ada kebijakan yang berpihak ke rakyat, tentu pantas kita apresiasi juga. Dalam hal pengusulan PPPK, tentu pantas kita apresiasi. Jangan cuma kritik,” jelasnya.
Masyarakat Boltim juga diminta tetap kritis terhadap pemerintah daerah. “Tetap kritis tapi harus apresiatif jika ada hal positif yang dilakukan pemerintah daerah. Apalagi kebijakan yang berpihak rakyat,” ucap Sadam.
Ia pun meminta kepada 823 nama yang telah diusulkan sebagai PPPK untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kepala daerah Boltim.
“Semua yang diusulkan, walau sudah di database, harus pandai bersyukur kepada khalifa Boltim yang berjiwa besar mengusulkan semua nama tanpa melihat apapun,” kata Sadam.
“Anak-anak ku boleh bernafas lega. Harus bersyukur kepada Sang Khalik dan berterima kasih kepada bupati yang menggerakkan tangan untuk menandatangani surat rekomendasi pengusulan nama calon PPPK,” pintanya.
Ditegaskan, DPRD Boltim meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan bersikap tegas kepada mereka yang telah diusulkan menjadi PPPK.
“Ketika sudah masuk database, tingkatkan pengawasan kepada mereka. Jangan sampai sudah masuk database, kemudian malas-malasan datang kerja. Kalau terjadi demikian, saya akan jadi orang pertama yang mengusulkan pergantian. Kami dewan akan mengawasi. Kalau didapati, kami akan meminta bahkan ke BKN supaya nama mereka dihapus,” ucap Sadam dengan nada tegas.
Menurutnya, Pemda Boltim, Badan Kepegawaian Daerah harus ada di lapangan untuk memastikan hal tersebut.
“Instansi-instansi yang ada harus melakukan pengawasan secara ketat. Kami minta juga masyarakat ikut melakukan pengawasan. Kalau menemui ada pegawai yang namanya sudah di database kemudian malas kerja, lapor ke dewan,” ujar Sadam, sembari meminta kepada seluruh masyarakat Boltim untuk tetap menjaga kondusifitas ketika merespons informasi terkait pengusulan PPPK.
(Dath)
