MANADO, LensaSulut.com – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Utara, H. Wahyuddin Ukoli melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara, H. Ulyas Taha. Pertemuan keduanya berlangsung di ruang kerja Kakanwil Kemenag Sulut, Senin (1/12/2025).
Audiensi ini menjadi bagian penting dari masa peralihan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kemenhaj. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penguatan sinergi dua lembaga dalam percepatan transisi pelayanan haji tahun 2026 yang kini telah memasuki tahap persiapan intensif.
Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan membahas berbagai aspek teknis yang akan menjadi perhatian bersama, termasuk mekanisme alih tugas, alih fungsi, hingga alih sumber daya manusia dari Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulut ke struktur Kemenhaj yang baru dibentuk di tingkat provinsi.
Saat dikonfirmasi terkait aset-aset yang dibahas dalam proses peralihan tersebut, Kakanwil Kemenhaj Sulut, Wahyuddin Ukoli menjelaskan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal pendataan.
“Ini baru silaturrahim sekaligus koordinasi peralihan SDM Bidang PHU Kanwil Kemenag Sulut dan peralihan aset yang sementara dalam masa pendataan ke Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Ukoli kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, pendataan ini mencakup seluruh aset pendukung operasional penyelenggaraan haji di daerah, mulai dari sarana prasarana, perangkat kerja, hingga dokumen teknis pelayanan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pendataan selesai dilakukan.
“Kami akan sampaikan bila pendataan telah rampung, termasuk detail aset pendukung yang akan dialihkan ke Kanwil Kemenhaj Sulut,” tambah Ukoli.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulut, H. Ulyas Taha menyambut baik proses koordinasi ini dan menegaskan komitmen Kemenag untuk mendukung penuh proses transisi agar berjalan lancar, tertib, dan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada jemaah haji.
Pertemuan ini menjadi penanda dimulainya kerja kolaboratif antara kedua lembaga dalam memastikan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berlangsung lebih optimal sesuai amanat regulasi terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
(jefry)
