MUI Sulut Sampaikan Pernyataan Sikap atas Ketidakhadiran Representasi Pemprov dalam Pengukuhan Pengurus

MANADO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan pernyataan sikap resmi atas ketidakhadiran representasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dalam agenda Ta’aruf dan Pengukuhan Pengurus MUI Sulut Masa Khidmat 2025–2030 yang digelar pada 14 Februari 2026 di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

Dalam pernyataan tertulis yang merupakan hasil Rapat Pleno Pengurus Harian pada Senin (16/2/2026) bertepatan dengan 28 Sya’ban 1447 H, MUI Sulut menegaskan bahwa lembaga tersebut sejak berdiri pada 7 Rajab 1395 H / 26 Juli 1975 di Jakarta merupakan wadah musyawarah ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim yang bersifat independen serta terkonsolidasi secara berjenjang dari pusat hingga daerah.

MUI Sulut menilai hubungan antara ulama dan pemerintah seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, komunikatif, dan setara, terutama dalam konteks daerah majemuk seperti Sulawesi Utara. Menurut MUI, stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama tidak dapat dilepaskan dari kontribusi ulama dan tokoh agama.

Dalam kiprahnya, MUI memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah). Karena itu, momentum ta’aruf dan pengukuhan pengurus dinilai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan forum strategis untuk menegaskan kemitraan ulama dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta arah moral pembangunan daerah.

Terkait ketidakhadiran perwakilan Pemprov Sulut, MUI menilai hal tersebut secara objektif menimbulkan kesan dan spekulasi adanya pengabaian terhadap pentingnya peran ulama dalam membangun harmoni dan ketahanan sosial masyarakat. Sikap tersebut juga dinilai tidak mencerminkan penghargaan institusional yang layak terhadap lembaga keagamaan.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Sulut, Prof. Dr. KH. Nasruddin Yusuf, M.Ag dan Sekretaris Umum, Dr. Muhamad Taher Tanggung, MSi, MUI Sulut menyampaikan lima poin utama sebagai berikut:

1. Menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar lebih serius menunjukkan penghormatan institusional terhadap lembaga keagamaan dan Kepemimpinan Ulama sebagaimana telah dilakukan oleh para pemimpin negara Republik Indonesia termasuk Presiden Prabowo Soebianto serta para pemimpin Sulawesi Utara selama ini.
2. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara mengingatkan bahwa pengabaian simbolik seperti yang terjadi pada Acara Ta’aruf dan Pengukuhan MUI Sulawesi Utara berupa absennya representasi Pemerintah Provinsi Sulut berpotensi mencederai semangat kemitraan strategis yang selama ini telah dijaga bersama antara Pemerintah Sulawesi Utara dan MUI Sulawesi Utara.
3. Menegaskan bahwa MUI Sulawesi Utara akan tetap konsisten menjalankan fungsi keulamaan secara independen, menjaga moral publik, serta tetap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi
   Pemerintah Sulawesi Utara demi pembangunan bagi bangsa dan negara serta daerah yang kita cintai.
4. Menyatakan dengan tegas bahwa kehadiran. KH. Abdul Wahab Abdul Ghafur, Lc (Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut) dan H. Agus Santoso Budiharso (Anggota Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Sulut) atas undangan lisan Gubernur Sulut
   di rumah dinas Gubernur bukan merupakan perwakilan resmi isntitusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara dan karenanya segala pernyataan dan sikap yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat pribadi.
5. Pernyataan ini kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk memperlebar jarak dan memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar ke depan terbangun hubungan yang lebih sehat, saling menghargai, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama demi daerah dan masyarakat yang kita cintai.

Demikian Pernyataan Sikap dibuat berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Harian MUI Sulut pada hari Senin, 28 Sya’ban 1447 H / 16 Februari 2026 M untuk menyikapi berbagai spekulasi yang berkembang serta mencegah dari manuver pribadi yang tidak bertanggung jawab.
(*)