MANADO lensasulut.com – Presidium JADI Nasional, Juri Ardiantoro menyaksikan langsung deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulut, Kamis (21/2), di kantor Gubernur.
Juri meminta seluruh presidium JaDI bisa terus mengawal demokrasi. “Ini sebagai media silaturahmi. Kita tetap perlu menghimpun diri. Apalagi sangat banyak jumlah mantan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lanjutnya, alasan dibentuknya JaDI selain dari segi jumlah yang sangat banyak, mantan penyelenggara memiliki kapasitas yang sangat baik karena sudah berpengalaman. Sehingga sangat disayangkan jika tidak mengfungsikan diri saat berlangsungnya pesta demokrasi. “Para mantan KPU dan Bawaslu sudah pasti memiliki pengalaman dalam pesta demokrasi. Sehingga sangat disayangkan jika tidak melibatkan diri,” tukasnya.
Presidium JaDI Sulut Johnny Suak mengatakan, JaDI terdiri dari mantan personil KPU dan Bawaslu. Tujuannya agar tidak kendor dalam mengawal demokrasi. “Kami berkomitmen untuk tetap membangun demokrasi. Kedepan kami juga akan melakukan kajian untuk mengkritisi celah yang bisa menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan demokrasi,” ujarnya.
Usai deklarasi dilanjutkan dengan diskusi dengan pembicara Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh serta Ferry Liando dan moderator Zulkifli Golonggom. (fat)
