JAKARTA LensaSulut.com – Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyoroti kasus baku tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan TNI-POLRI yang terjadi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua menelan sejumlah korban diantaranya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua , Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Ketua PP IMM Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, Imam Alfian menyebut kejadian ini menjadi tanda lemahnya sistem pertahanan negara dalam membendung gerakan kriminal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
“Kelemahan negara dalam bidang pertahanam dan keamanan ini harus dibayar mahal dengan tertembaknya Kabinda Papua, tentu hal ini menjadi ancaman yang serius bagi negara.
untuk itu kami mendesak Presiden segera mengevaluasi kembali sistem pertahanan negara terutama di wilayah rawan konflik seperti di Papua” tegas Imam, Senin 26/4/2021.
Alfian Menambahkan, besarnya anggaran untuk biaya pengamanan di Papua harusnya sejalan dengan terciptanya kondisi yang kondusif di Papua. Jika hal tersebut belum terealisasi maka menjadi tanda tanya besar kemana arah sistem pertahanan dan keamanan yang dibangun negara selama ini, padahal itu menjadi sektor penting dan krusial serta harga diri Negara.
Kejadian Gencatan senjata antara KKB dan Aparat TNI – POLRI bukan hanya terjadi hari ini, situasi ini sudah berlangsung lama, maka seharusnya Negara tidak lagi mengulang evaluasi pada kondisi yang sama, sebab kejadian yang sama masih akan terus berulang” lanjut Alfian
Negara pasti banyak data dari sekian rentetan peristiwa baku tembak yang terjadi di Papua antara KKB dan TNI POLRI, tentang siapa yang menjadi aktor dari pihak KKB, bahkan informasi lokasi yang menjadi terget sasaran dimulainya baku tembak pasti Informasinya terkonfirmasi ke intelejen negara,
“jika masih ada korban berarti ada kecolongan dan ini masalah, maka seharusnya ada antisipasi yang lebih serius serta responsif,” imbuhnya.
“Dalam persoalan penanganan terhadap KKB seolah seperti terjadi disorientasi, dengan terus berulangnya kejadian ini agaknya tidak ada sistem yang jelas serta penanganan yang lebih antisipatif dan Responsif yang oleh sistem militer kita.
Maka presiden harus mengevaluasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebab beliau yang paling bertanggung jawab atas lemahnya sistem pertahanan dan keamanan negara, kalau Perlu di Reshufle,” sambungnya.
“Tentu kami berharap ada langkah konkret oleh Presiden untuk mengakhiri peristiwa – peristiwa kekerasan maupun penembakan yang terjadi di Tanah Papua,” tambahnya.
“Selain memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, negara harus serius kembali pada wacana Dialog Antara Jakarta dan Papua yang selama ini digulirkan oleh kelompok aktivis di Papua, agar ada solusi – solusi yang konstruktif dan efektif serta lebih humanis untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua” tuturnya.
(*/iqbal)
