BOLTIM, LensaSulut.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri Musrembang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025 – 2045 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025, di The Sentra Hotel Manado, pada Rabu (24/4/2024).
Kegiatan berlangsung selama dua hari, tanggal 23 sampai 24 April 2024, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, Dr. (H.C) Olly Dondokambey, SE.
Kegiatan Musrenbang dirangkaikan dengan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pubik) Tahun 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mendapatkan piagam penghargaan dari OMBUDSMAN karena memperoleh hasil 79.98 (Zona Hijau) dengan Kategori B (Kualitas Tinggi).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut menyampaikan pelaksanakan kegiatan Musrenbang RPJPD dan RKPD ini untuk memperoleh masukan perkembangan kebijakan perencanaan nasional dari kabupaten dan Kota.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas prioritas sasaran dan menjadi acuan Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi ke depan,” kata Olly.
Dikesempatan lain mewakili Bupati Bolaang Mongondow Timur Dr (c) Sam Sachrul Mamonto S. Sos M.Si, yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Harris Pratama Sumanta, ST, MT, menyampaikan bahwa, keberhasilan pembangunan daerah perlu koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar fungsi pemerintahan daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Kolaborasi berjenjang ini benar-benar dapat merumuskan arah kebijakan dan Visi Misi Daerah, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke depan,” ujar Sumanta.
Dikesempatan itu juga, Kepala Bappeda Boltim Ir James H.D Kinontoa menyampaikan, sebelum pelaksanaan Musrenbang, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Pra Musrenbang. Pada kegiatan tersebut, Pemda Boltim melalui BAPPEDA telah menyampaikan usulan program kegiatan ke Bappeda Provinsi.
“Ada beberapa usulan yang kami sampaikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, diantaranya rehabilitasi jalan karena adanya penurunan jalan pada ruas jalan Modayag – Molobog, rehabilitasi jembatan yang berada di ruas jalan Togid-Kokapoy-Kakenturan dan bantuan sarana dan prasarana SMK dan SMA yang ada sekitar 38 usulan. Usulan-usulan tersebut telah dibahas dan semoga dapat diakomodir, ” ucap Kinontoa.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Walikota se- Provinsi Sulawesi Utara, pimpinan Instansi vertikal Kementerian dan Lembaga, Kepala Perangkat Daerah, Akademisi, Tenaga Ahli dan Staf Khusus Gubernur, Pejabat Fungsional Ahli Utama Provinsi Sulut, Perbankan, Organisasi Profesi, LSM, Tokoh Agama dan Masyarakat.
(Dath)
