BOLTIM, LensaSulut.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Cafe & Resto Tanjung Bubuan, Desa Buyat I, Kecamatan Kotabunan, Selasa (23/12/2025).
Rakerda ini menjadi momentum penting konsolidasi internal partai sekaligus penguatan komitmen politik NasDem Boltim dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus partai mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Ketua DPD Partai NasDem Boltim, Samsudin Dama (Sadam), dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah serta seluruh pengurus dan kader NasDem yang telah berkontribusi aktif membesarkan partai di Boltim.
“Terima kasih kepada Pemda, DPW, serta seluruh pengurus DPD NasDem dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Fraksi NasDem sebagai fraksi terbesar di legislatif akan tetap bersikap kritis dan konsisten dalam mengawal jalannya pemerintahan,” tegas Samsudin.
Ia menambahkan, sikap kritis Fraksi NasDem di DPRD Boltim merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rakerda tersebut turut dihadiri perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara, yakni Jakly Alvian Sangari, SE, dan Fendy Rendy Ratulangi, SH, MH. Hadir pula Ketua OKK DPW Partai NasDem Sulut, Tenaga Ahli DPR RI Komisi IX, serta jajaran pengurus DPD NasDem Boltim.
Selain itu, pimpinan dan anggota DPRD Boltim dari Fraksi NasDem juga hadir, di antaranya Samsudin Dama, ST, ME selaku Ketua DPRD Boltim, Toni Olola, S.Pd. (Sekretaris DPD), dr. Cerry Komaling (Bendahara DPD), Abdul Kader Bachmid, S.Pd., Sadikin Bachri Mamonto, Alamri Matiala, serta Muh. Ichsan Pakaya, SE.Rakerda ini juga dihadiri para pengurus cabang serta perwakilan anggota Partai NasDem dari seluruh desa di Kabupaten Boltim.
Melalui pelaksanaan Rakerda, DPD Partai NasDem Boltim berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, menyusun program kerja yang terarah, serta menegaskan peran strategis partai dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
(Dath)
