JAKARTA, LensaSulut.com – Upaya memperkuat pengelolaan keuangan dan kapasitas fiskal daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Salah satunya melalui audiensi yang dilaksanakan Bupati Boltim, Oskar Manoppo, bersama Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jumat (30/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Jakarta tersebut menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas kebijakan perimbangan keuangan. Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Samsurizal Korompot.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting terkait kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pokok pembahasan. Fokus utama diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui kebijakan Dana Transfer ke Daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil pembangunan di daerah. Ia menilai, keselarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong efektivitas pembangunan. Menurutnya, kebijakan perimbangan keuangan yang selaras akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat berjalan selaras, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI sangat diperlukan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap terbangun komunikasi dan kerja sama yang semakin erat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Sinergi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.
(Dath)
