BOLTIM lensasulut.com – Upaya menyuarakan aspirasi menuntut agar Pemerintah Pusat segera merealisasi pemekaran wilayah, terus dilakukan. Pergerakan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Provinsi Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PP DOB) semakin menunjukkan titik terang.
Hal ini kata Ketua Umum FORKONAS Sehan Landjar SH, disebabkan karena sejak terbentuknya pada 16 Juni 2017, FORKONAS PP DOB tidak pernah berhenti mendesak DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah, untuk segera menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) tentang desain Pemetaan Daerah, dan desain besar Penataan Daerah, sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Dengan tidak pernah mengenal lelah sejak terbentuk pada 2017, upaya terus dilakukan FORKONAS dengan beberapakali melakukan pertemuan bersama Komisi ll DPR-RI, dan KOMITE 1 DPD-RI, Wapres, Mendagri, serta Wantimpres. Tak berhenti sampai di situ, pada bulan oktober 2017 kami melakukan aksi di Gedung Nusantara V DPR-RI dengan menghadirkan 2100 orang dari 173 CDOB. Selanjutnya 2018, kembali FORKONAS lakukan audensi dengan DPD RI dan DPR RI, serta KSP Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Namun tetap belum mendapatkan tanggapan sebagaimana yang di harapkan,” kata Landjar, Rabu (26/9/2018).
Dijelaskan pula, bahwa FORKONAS PP DOB terbentuk atas inisiatif para pejuang/panitia Pemekaran di 173 CDOB, dengan rincian 130 Calon Kabupaten, 27 Calon Kota, dan 16 Calon Provinsi. Untuk itu jelas Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ini, bahwa perjuangan mereka ini pantang mundur.
“FORKONAS tidak patah arang, selanjutnya pada tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 10.00 kami melakukan Audensi dengan Komite 1 DPD-RI, dilanjutkan dengan melakukan longmars ke Istana Presiden dengan jumlah delegasi sebanyak 2500 orang terdiri dari beberapa Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi, serta Kabupaten/Kota, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan Panitia Pemekaran masing-masing daerah, serta didampingi Ketua Komite 1 DPD-RI Benny Ramdhani, Wakil Ketua Komite 1 DPD-RI Fahru Rozi, dan pimpinan FORKONAS,” jelas Landjar.
Selama 4 jam delegasi massa yang dipimpin langsung oleh Sehan Landjar SH selaku Ketua Umum FORKONAS ini, melakukan orasi di depan Istana Negara, dengan maksud agar Presiden segera menerbitkan PP tentang Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah, sebagai amanat UU 23 Thn 2014. Landjar pun mengaku bangga atas hasil upaya ini.
“Alhamdulillah, tuntutan ini langsung mendapat tanggapan positif dari Kepresidenan dengan mengundang 10 orang perwakilan untuk berdialog dengan MenSesNeg, dan selanjutnya hari ini Tgl 26 September 2018 pukul 15.00, diundang oleh KSP Bapak Muldoko dengan Deputi V Kepresidenan untuk membahas apa yg menjadi tuntutan Masyarakat di 173 CDOB melalui FORKONAS,” ujarnya.
Delegasi yang dipimpin langsung olehnya sebagai Ketua Umum FORKONAS yang terdiri dari perwakilan/Koordinator Wilayah ini pun diterima pihak Kepresidenan untuk membahas tuntutan yang mereka perjuangkan, dengan didampingi oleh Ketua Komite 1 DPD-RI Benny Ramdhani, Wakil Ketua Komite 1 Fahru Rozi, Anggota Komite 1 Hi. Rusdi. Pada pembahasan ini kemudian telah menghasilakan kesepakatan bahwa Pemerintah akan segera membahas RPP tentang Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah dengan melibatkan Pengurus FORKONAS dalam waktu dekat ini.
“Sudah ada hasil kesepakatan atas upaya dan perjuangan ini. Dan Tuntutan Masyarakat Di 173 CDOB bersama FORKONAS, adalah murni perjuangan dan tidak berkaitan dengan urusan Politik, baik Pilpres maupun Pileg. Namun sikap pemerintah hari ini akan berdampak pada sikap politik rakyat pada 2019 nanti, terutama di 173 daerah yang sedang menanti Pemekaran. Semoga perjuangan dan penantian panjang masyarakat di 173 daerah ini, akan segera terwujud sebagaimana yang kita harapkan,” tutupnya. (rey)
