MANADO, LensaSulut.com – Penolakan Rancangan Undangan-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus terjadi di mana-mana. Meski pembahasannya telah ditunda, namun kontroversi RUU HIP merupakan hal sensitif dan dapat mengganggu stabilitas negara.
Hal ini diungkapkan Senator DPD RI asal Sulawesi Utara (Sulut) Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M., M.Pdi yang juga sebagai Anggota MPR-RI usai melakukan tatap muka bersama masyarakat dan jama’ah dalam kegiatan Sosialisasi MPR RI di Masjid Ibnul Amiin, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Kamis 18/6/2020.
“Penolakan RUU HIP terjadi hingga di tingkat masyarakat paling bawah, dan ini disampaikan langsung ke kami anggota MPR saat melakukan tatap muka dengan mereka. Bahkan masyarakat sangat berharap agar RUU ini dibatalkan, dan saya memiliki tanggung jawab moril untuk menindak lanjuti aspirasi ini,” ujar Alkatiri kepada wartawan.
“Stabilitas negara adalah hal penting yang perlu diperhatikan, dan penolakan RUU ini sangat kencang disuarakan masyarakat kepada kami,” sambungnya.
Terpantau, selain penolakan RUU HIP, dalam tatap muka ini juga terjadi dialog yang dihadiri oleh 159 perwakilan masyarakat dan jama’ah, yaitu penyaluran Bansos di masa pandemi dan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19.
Dalam penyampaiannya di hadapan masyarakat dan jama’ah, Djafar Alkatiri mengatakan bahwa masyarakat juga mempunyai peran penting dalam membangun kehidupan bangsa. Ia pun meminta agar mereka menjadi ujung tombak dalam menegakkan empat pilar bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
(jea)
