MANADO, LensaSulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DPRD Boltim) berupaya melobi sejumlah program untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang mendapat perhatian serius, adalah pembudidayaan ikan air tawar.
Saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu-Sulawesi Utara, Ketua DPRD, Fuad Landjar dan Wakil Ketua, Muhammad Jabir, menjajaki sejumah program dari BPBAT yang bisa memberdayakan masyarakat peternak ikan air tawar di Boltim. Karena, menurut keduanya, prospek ekonomi pendapatan masyarakat dari usaha ternak ikan air tawar sangat menjanjikan.
“Kita berharap, pihak BPBAT Sulut bisa menambah program pemberdayaan berupa bantuan ke kelompok tani atau usaha di Boltim. Baik itu berupa benih ikan, pakan, atau infrastruktur seperti kolam dan lain sebagainya,” ujar Fuad Landjar saat berdialog dengan pihak BPBAT. Jumat 11/3/2022.
Wakil ketua DPRD Boltim, Muhammad Jabir, mengatakan bahwa wilayah Boltim yang dijuluki “negeri seribu danau”, tentunya bisa mendapatkan perhatian lebih terkait program bantuan dari kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Ada banyak danau, juga lahan masyarakat yang dulunya berupa kolam ikan, namun tidak lagi diberdayakan karena kurangnya bantuan pemerintah termasuk sosialisasi di masyarakat terkait cara beternak ikan air tawar yang baik dan menguntungkan. Kami berharap dalam kunjungan kali ini bisa menjadi awal yang positif untuk rencana dan harapan kami ke depan,” ungkap Jabir.
Sementara itu pihak BPBAT Tatelu yang merupakan perwakilan pemerintah pusat yakni kementrian Kelautan dan Perikanan, menyambut baik maksud kunjungan lembaga perwakilan rakyat Boltim.
Beberapa program yang bisa jadi prioritas di Boltim yakni, bantuan benih ikan dan pakan, kolam bioflok untuk budidaya beragam ikan air tawar, penyuluhan dan pelatihan masyarakat atau kelompok peternak, serta beragam program lain. Prosedur untuk mendapatkan bantuan juga dijelaskan, yakni membentuk kelompok tani atau usaha berbadan hukum resmi, serta rekomendasi pemerintah daerah yakni Dinas Kelautan Perikanan.
(Dath)
