BOLTIM, LensaSulut.com – Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Ikhsan Pangalima, menjelaskan bahwa peningkatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut terjadi karena meningkatnya kepercayaan masyarakat pada dukungan pemerintah.
Menurut Ikhsan, salah satu alasan utama peningkatan kasus adalah meningkatnya kesadaran dari korban, keluarga korban, dan masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan.
“Korban atau keluarga korban mempercayai pendampingan hukum dan pemulihan psikologis yang ditangan pemerintah daerah melalui UPTD PPA. Sehingga ketika ada kasus, masyarakat tidak lagi menyimpan informasi penting itu dan langsung melaporkannya kepada kami,” ujarnya. Sabtu 2/11/2024.
Ikhsan juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim telah membentuk Forum Anak Daerah (FAD) di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk menjadi pelopor dalam upaya melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Bolmong Timur telah menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Peningkatan kasus tidak harus dianggap sebagai kegagalan pemerintah, karena konsep pencegahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat serta peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” lanjutnya.
Ikhsan juga mengakui keterbatasan infrastruktur, tenaga ahli, dan profesional, namun hal ini tidak menghalangi upaya dalam menangani kasus-kasus tersebut.
“Kuncinya ada pada komitmen yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersama-sama melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KtPA,” tambah Ikhsan.
Lebih lanjut, Ikhsan menyebutkan bahwa penghargaan KLA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah KtPA.
“Kami tidak anti-kritik, tetapi perlu juga melihat peran para pengkritik dalam mendukung pencegahan KtPA di Boltim,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto (SSM), upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus digalakkan. Masyarakat yang semakin teredukasi mulai berani melaporkan kasus kekerasan yang sebelumnya dianggap tabu.
“Sebab itu terlihat nyata dengan peningkatan angka kasus kekerasan yang terjadi menandakan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya mendapatkan pendampingan dari pemerintah saat mengalami tindak kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak,” jelas Ikhsan.
Ikhsan juga menjelaskan bahwa sebelum tahun 2021, jumlah kasus kekerasan di Boltim tampak rendah, namun bukan berarti kasus tersebut tidak ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi masyarakat tentang UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan siapa pun yang melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan untuk melaporkannya.
“Dengan bertambahnya laporan kasus saat ini, dapat diartikan bahwa upaya edukasi dan advokasi dari pemerintah daerah telah berjalan dengan baik di seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Permen PPPA Nomor 04 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA,” kata Ikhsan.
Sebagai contoh, Ikhsan menyebutkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang diterima saat ini sebenarnya terjadi lima hingga tujuh tahun yang lalu, namun baru terungkap saat ini setelah SSM menjabat sebagai bupati.
“Keterbukaan korban atas kekerasan yang dialaminya adalah bukti kepercayaan masyarakat percaya pada pendampingan yang diberikan pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Dath)
