MANADO – Beberapa kader Partai Hanura yang diberi sanksi pemecatan karena ingin menjatuhkan Ketua Umum (Ketum) Oesman Sapta Odang (OSO) dalam gerakan Munaslub beberapa waktu lalu, mendapat kesempatan kembali untuk bergabung. Kabar tersebut terungkap dalam Rapat Pleno diperluas DPD Hanura Sulut, bersama DPC se-Sulut, dan seluruh Anggota DPRD dari Partai Hanura se-Sulut, Selasa (6/3) di Kantor Sekertariat Jalan Samratulangi Manado.
Ketua Hanura Sulut, Jackson AW. Kumaat ketika memimpin Rapat tersebut mengungkapkan, bahwa langkah memberikan maaf dan membuka kesempatan bagi para pembangkang untuk kembali bergabung adalah keputusan bijak yang diambil oleh DPP Hanura.
“Ini salah satu Keputusan dari hasil Rapat Koordinasi DPP dengan DPD Partai Hanura, yang diambil untuk kader dan Anggota DPRD yang melakukan gerakan menjatuhkan Ketua Umum yang sah Oesman Sapta Odang, Yaitu memberi kesempatan kepada mereka untuk bergabung kembali bersama-sama, dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan bersedia bekerja dan berjuang untuk Partai Hanura yang dipimpin oleh Ketum OSO. Tapi khusus untuk kader dan Anggota DPRD yang beberapa waktu lalu melakukan tindakan membuat pernyataan yang menyerang pribadi Ketua Umum dan Ketua DPP Bidang Organisasi, Benny Rhamdani lewat media cetak dan online, serta media sosial, harus terlebih dahulu membuat pernyataan permohonan maaf kepada Ketum OSO dan Benny Rhamdani secara terbuka di media cetak maupun online, serta media sosial, dan pernyataan bersedia bekerja bersama dengan seluruh kader Partai Hanura dibawa kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang,” ungkap pria yang populer disapa Jacko.
Jacko juga memohon maaf kepada seluruh kader dan Anggota DPRD yang selama ini tetap setia berjuang dan bekerja keras, serta memahami perasaan mereka atas keputusan ini.
“Kami memahami perasaan seluruh kader dan Anggota DPRD yang selama ini sudah berjuang serta sudah bekerja keras bersama-sama membawa Hanura lolos sebagai Partai Peserta Pemilu di Sulawesi Utara. Kami mengharapkan agar semua harus memahami, karena inilah keputusan bijak yang telah ditetapkan DPP. Kami memahami perjuangan yang dilalui dengan rintangan dan hambatan yang dihadapi, yang justru dilakukan oleh oknum kader sendiri, sejak tahapan Sipol, Verifikasi administrasi, dan Verifikasi faktual.” Harapnya. (Jeff)
