TUTUYAN lensasulut.com- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan di aula lantai Tiga kantor Bupati Boltim, Jumat (6/4).
Giat tersebut membahas tentang isu kriminalitas seperti persoalan miras, dan narkoba yang kini banyak mendera generasi muda, illegal logging, masalah hoax hingga antisipasi paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme.
Bupati Boltim Sehan Landjar SH, dalam sambutannya mengatakan, masalah Kamtibmas masih menjadi momok utama dalam penegakan hukum di Boltim. Konsumsi miras yang berlebihan bahkan penggunaan obat komix serta lem ehabond yang bisa memabukkan belum bisa diatasi secara baik.
“Saya juga berharap aparat terutama para sangadi, untuk selalu aktif dalam mencegah segala tindak kriminalitas atau potensi gangguan kamtibmas di wilayahnya. Jangan cuma sekedar hadir di pesta atau tandatangan surat jual beli saja tugas anda. Saya sebagai Bupati hanyalah fasilitator, yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan rakyat adalah para sangadi. Jadi kalian harus tahu berinovasi karena sangadi adalah tulang punggung pembangunan di negara ini,” ujar Bupati Landjar.
Sementara Kapolres Bolmong Gani Siahaan, pada kesempatan itu menyinggung kasus Hoax yang marak saat ini. Menurutnya, era keterbukaan informasi dengan kemajuan teknologi menjadi penyebab begitu banyak berita bohong dan tidak bertanggung-jawab disuguhkan untuk dikonsumsi masyarakat. Untuk itu Kapolres meminta agar seluruh unsur pimpinan baik di daerah hingga jajarannya di desa untuk bersama-sama aparat kepolisian dalam meredam hoax.
“Kasus SARA juga banyak terjadi karena hoax. Ada banyak cara memecah belah masyarakat dengan mengatasnamakan agama. Contoh kasus Sarasen dan MCA. Hal ini perlu diantisipasi oleh semua pemangku kepentingan. Hingga saya mengajak seluruh pihak terutama pemerintah dan unsur penegak hukum untuk kampanyekan anti hoax,” ucap Siahaan.
Dikesempatan yang sama, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf. Sigit Wijayono mengaku belum lama bertugas di wilayah Bolmong Raya namun dia berupaya mengupdate informasi, terutama masalah keamanan dan potensi masuknya paham radikal hingga terorisme.
Kata dia, perlu sinergitas antara forkopimda untuk bisa lebih memahami kondisi serta kerjasama dengan pemda dalam memberantas masalah pelanggaran keamanan. Pemahaman masyarakat terkait paham radikalisme sangat penting sebagai langkah antisipasi dalam menangkal adanya aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas Negara.
“Radikalisme itu paham yang salah dan tidak bisa hidup di Indonesia. Sejarah berdirinya bangsa Indonesia itu memang sudah ada berbagai suku agama dan ras. Harusnya kita yang hidup di Indonesia ini bersyukur karena para pejuang dan pemimpin terdahulu bangsa sudah merumuskan dasar negara yakni Pancasila, dimana hak hak hidup seluruh rakyatnya dilindungi. Agama suku apapun dia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup di negara ini,” tutur Wijayono.
Wijayono berharap para kepala desa untuk bisa aktif dalam memberi informasi kepada aparat hukum baik Babinsa maupun Babinkamtibmas, jika ada orang baru yang masuk ke desa harus didata secara jelas.
Diketahui turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Boltim Sehan Landjar, wakil Bupati Rusdi Gumalangit, Ketua DPRD Marsaole Mamonto, Kapolres Bolmong AKBP Gani Siahaan, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf. Sigit Wijayono, Kejaksaan Negeri Kotamoobagu, serta para pejabat daerah hingga seluruh Sangadi se-Kabupaten Boltim. (rey)
