TUTUYAN, LensaSulut.com — Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar, SH memimpin Musrenbang kabupaten bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor bupati, Rabu (18/03).
Pada sambutannya Bupati Sehan Landjar sampaikan,
Musrenbang adalah satu agenda kegiatan yang penting dan bukan hanya seremoni semata. Karena salah satu kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang tidak matang asal jadi tidak sesuai dengan visi dan misi pimpinan sehingga dalam pelaporan banyak ketidak sinkronan antara RPJMD, Renstra, Renja sampai pada pelaporan SAKIP.
“Dalam merencanakan program harus sesuai dengan skala prioritas jangan asal jadi atau sekedar mengugurkan tanggung jawab, menghabiskan anggaran yang outcame, impact dan bennefitnya tidak ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pengendalian inflasi dan azas manfaat yang lain,” urai Bupati.
“Salah satu point penilaian BPK dan pemerintah pusat dalan penggunaan anggaran pemerintah adalah efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus berdampak pada kepentingan publik. Kinerja perangkat daerah dapat terbaca pada pelaporan SAKIP, ELPPD dan laporan lain, saya lebih melihat dan menilai hasil dari pada proses walaupun hasil tidak lepas dari proses itu sendiri,” sambungnya.
“Musrenbang ini adalah moment yang tepat perangakat daerah untuk bermusyawarah menyusun strategi, menyamakan persepsi penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat agar tidak timbul masalah,” tandasnya.
“Musrenbang menjadi wadah sinkronisasi, sinergitas program serta kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa yang menggunakan DD dan ADD agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan pada akhirnya timbul pemborosan anggaran sehingga tidak ada azas manfaat terhadap kebutuhan publik,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan beberapa usulan anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2021 ke pemerintah pusat dan provinsi. Usulan-usulan tersebut iyalah,
1. Agar pada pembahasan anggaran di DPRD provinsi sebaiknya mengundang 15 bupati dan walikota karena merekalah subjek pembangunan dan yang merumuskan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
2. Usulan anggaran untuk jalan Togid – Kokapoy
3. Peningkatan ruas jalan Buyat-Molobog terutama yang di ibu kota Tutuyan sekitarnya, karena satu-satunya jalan ibu kota type 7 2 2 adalah Boltim, sehingga diusulkan sepanjang 7 km untuk di buat jadi dua jalur
3. Ruas jalan Modayag – Modoinding usulan sepanjang 5 km di perlebar menjadi 23 m.
4. Pembuatan jalan pesisir pantai Togid – Kotabunan yang jadi kewenangan provinsi sepanjang 9 km.
5. Pengembangan objek wisata Boltim yang di danai APBD provinsi seperti pengembangan pulau Nenas.
6. Di usulkan untuk ada kantor atau UPTD cabang Dinas Pendidkan yang mengawasi SMA, SMK dan sederajat.
7. Tolong dicatat terkait pemanfaatan sumber daya alam galian, selama kurun waktu tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak ada izin yang terbit dari provinsi padahal proyek dengan anggaran puluhan miliar banyak, sehingah tidak PAD dari bagi hasil bukan pajak.
8.Ada banyak lagi yang diusulkan.
Diketahui yang turut hadir pada musrenbang, Bupati, wakil bupati, ketua dan anggota DPRD Boltim, Forkopimda, staf khusus bupati, seluruh kepala OPD, camat, sangadi dan BPD. (*Dath)
