Beranda Bolmong Timur Pemda Boltim Gelar Rapat Peyerahan DHKP dan SPPT Tahun 2022

Pemda Boltim Gelar Rapat Peyerahan DHKP dan SPPT Tahun 2022

172
0
BERBAGI

TUTUYAN, LensaSulut com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar rapat penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak( DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2022.

Kegiatan yang dihelat dilantai tiga Kantor Bupati itu dipimpin langsung oleh Bupati Boltim Sam Sahrul Mamonto S.Sos M.Si. selasa 20/6/2022.

Dalam kesempatan itu, bupati mengajak, untuk dapat meningkatkan lagi kinerja, menggali potensi daerah khususnya sektor pajak bumi dan bangunan.

“Memasuki tahun ke delapan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Daerah kini melaksanakan tuntutan era digital, menyusul Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang sudah digaungkan sejak tahun 2014. Gerakan nasional ini dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan yang untuk meminimalisir penggunaan uang fisik atau uang yang selama ini kita gunakan dalam melaksanakan transaksi keuangan,” beber bupati.

“Oleh karena itu, berdasakan ketentuan perundang- undangan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi para wajib pajak untuk menyetor pajak PBB-P2 kepada daerah karena penyetoran bisa melalui aplikasi PBB-P2 online di ATM, Bank Sulut-Go atau melalui aplikasi Mobile Bangking dan aplikasi BSG Touch yang disediakan Bank Sulut-Go. Langkah inovasi dalam penerapan aplikasi PBB-P2 secara online ini sudah tentu bertujuan untuk lebih memudahkan wajib wajib pajak, petugas pemungut pajak dan pengelola PBB-P2 dalam menyelenggarakan pengelolaan PBB-P2 itu sendiri,” sambung Mamonto.

Mengakhiri sambutan Bupati selaku Kepala Daerah maka, Sam Sachrul Mamonto menginstruksikan kepada seluruh aparatur desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, agar setelah SPPT ini diterima agar segera menyampaikan kepada wajib pajak sekaligus mensosialisasikan di setiap kesempatan dan kepada seluruh camat untuk ikut andil dalam mensukseskan penagihan pajak sekaligus melakukan evaluasi rutin secara berkala kepada seluruh Sangadi di wilayah kerjanya.

“Dan untuk para kepala satuan kerja perangkat daerah, saya instruksikan juga agar dapat memberikan contoh sekaligus melakukan pendataan kepada staf yang mempunyai keluarga dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak PBB-P2 untuk segera menindak lanjuti semua tunggakan PBB-P2,” tandasnya.
(Dath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here